Bamsoet Desak Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden hingga Otak Pelaku
VISIONESIA.COM - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap presiden dan lingkaran inti pemerintahan. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku operasional, tetapi harus membongkar seluruh jaringan, termasuk pemberi perintah, penyandang dana hingga penerima keuntungan.
Bamsoet menilai, jika terbukti dilakukan secara ilegal dan terorganisasi, penyadapan tersebut bukan sekadar kejahatan siber, melainkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Kebocoran komunikasi Presiden berpotensi membuka rahasia kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dinamika kabinet hingga strategi diplomasi pemerintah.
Informasi strategis itu, lanjutnya, bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi pasar, memindahkan aset, menghindari pajak hingga menyabotase kebijakan pemerintah. Karena itu, penyidik harus menelusuri pelaku, pemberi perintah, penerima data, aliran dana serta pihak yang menikmati hasil penyadapan.
“Pendekatannya harus sederhana tetapi keras, ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya,” tegas Bamsoet dalam keterangan, Senin (9/11/2026).
Dia juga mendorong pemeriksaan forensik digital terhadap perangkat komunikasi, server, akun dan log akses. Penelusuran perlu dicocokkan dengan transaksi bisnis, perpindahan aset serta aktivitas pasar yang diduga berkaitan dengan kebocoran informasi negara.
Bamsoet mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus (Satgasus) independen lintas lembaga yang melibatkan aparat penegak hukum, BSSN, PPATK, Komdigi, intelijen negara dan ahli forensik digital. Satgas juga diminta melakukan audit sistem komunikasi Presiden, mengamankan bukti digital serta menelusuri rekening dan aset pihak yang terindikasi.
Dia menyoroti catatan BSSN yang mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025. Sementara PPATK menerima lebih dari 43,7 juta laporan transaksi pada tahun yang sama, termasuk transfer dana keluar negeri senilai Rp7.959 triliun. Angka tersebut, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk menelusuri transaksi mencurigakan.
Lebih jauh, Bamsoet mengingatkan dugaan penyadapan ilegal dapat mengarah pada makar apabila terbukti menjadi bagian dari operasi terencana untuk melumpuhkan kewibawaan Presiden, mengendalikan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah yang sah.
Dia menegaskan, makar harus dibedakan dari kritik, kebebasan pers, demonstrasi damai maupun perbedaan pandangan politik yang dijamin konstitusi. Namun, apabila informasi hasil penyadapan digunakan untuk mengadu domba pejabat, mengintervensi kebijakan dan membangun skenario delegitimasi Presiden, penyidik harus mendalami kemungkinan permufakatan jahat.
“Makar modern tidak selalu datang dengan senjata dan tank di jalanan. Ia dapat hadir melalui penguasaan informasi, pembajakan komunikasi, transaksi gelap, manipulasi opini publik dan pengkhianatan orang-orang yang diberi akses pada rahasia negara,” ujarnya.
Bamsoet menegaskan, jika dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga otak operasi, pihak yang membiayai serta mereka yang menikmati hasil kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban.(dar)
