Bukan Sekadar Pengguna, Rini Dorong Perempuan Jadi Penggerak Teknologi dan AI
JAKARTA - Perempuan didorong tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi turut mengambil peran dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Penguatan peran tersebut dinilai penting agar transformasi digital di Indonesia berlangsung inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar persoalan kesetaraan gender. Lebih dari itu, pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk memperluas dampak positif transformasi digital, mulai dari keluarga, dunia kerja, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rini dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) Penyusunan Modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang diselenggarakan Kartini Leader Society, di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
“Karena itu, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar agenda kesetaraan. Ini adalah strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital,” ujarnya.
Menurutnya, kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital saat ini belum sepenuhnya setara. Penetrasi internet perempuan tercatat sekitar 79,79 persen, masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 83,95 persen.
Di sisi lain, meski perempuan telah memiliki peran besar sebagai pengguna maupun pekerja, keterwakilan mereka sebagai pihak yang membentuk teknologi serta terlibat dalam ruang pengambilan keputusan belum sepenuhnya proporsional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Rini menggarisbawahi empat langkah utama yang perlu diperkuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan sekaligus menciptakan transformasi digital yang lebih inklusif.
Pertama, memperluas akses digital. Menurut Rini, transformasi digital harus mampu menjangkau masyarakat dengan tingkat kesiapan yang beragam. Penerapan prinsip digital by default tidak boleh bergeser menjadi digital only yang justru berpotensi meninggalkan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Karena itu, layanan terintegrasi dan berbagai kanal layanan atau omnichannel tetap dibutuhkan agar masyarakat memiliki alternatif ketika menghadapi kendala dalam mengakses layanan digital.
Kedua, memperkuat literasi digital dan AI. Literasi digital tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan aplikasi atau menggunakan perangkat teknologi. Perempuan perlu dibekali kemampuan memahami dan memanfaatkan AI secara produktif sekaligus kritis.
Pemahaman tersebut mencakup aspek data, privasi, keamanan digital, risiko misinformasi, hingga keterbatasan AI. Dengan kemampuan tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu memahami konsekuensi dari teknologi yang digunakan.
Ketiga, memperluas kesempatan. Kompetensi digital yang telah dimiliki harus diikuti dengan kesempatan untuk mengimplementasikannya. Perempuan perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam berbagai proyek digital, pengujian pelayanan, evaluasi aplikasi, hingga pembahasan mengenai kebutuhan pengguna.
“Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya,” jelas Rini.
Menteri PANRB menilai dampak pemberdayaan perempuan akan semakin besar mengingat perempuan memiliki peran signifikan di berbagai sektor. Lebih dari 60 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dijalankan oleh perempuan. Selain itu, sekitar 64 persen tenaga kesehatan merupakan perempuan dan lebih dari separuh mahasiswa perguruan tinggi juga perempuan.
Keempat, memastikan tata kelola AI tetap etis dan berpusat pada manusia. Perkembangan AI, menurut Rini, harus tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan teknologi.
Sistem digital dan AI tidak boleh mereplikasi bias, mengecualikan kelompok tertentu, atau menghasilkan keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan. Teknologi harus menjadi alat yang membantu manusia, bukan menghilangkan tanggung jawab manusia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 1993-1998 Wardiman Djojonegoro turut menyoroti pentingnya membangun kemauan dan keberanian perempuan untuk terus berkembang menghadapi perubahan zaman.
Ia mengapresiasi semangat yang disampaikan Menteri Rini mengenai pentingnya membangun kemauan perempuan untuk maju dan mengambil peran lebih besar.
“Saya senang mendengar semangat ‘aku mau’ yang disampaikan Ibu Rini. Yang perlu kita bangun adalah kemauan perempuan Indonesia untuk terus maju dan tidak hanya pasrah. Semangat ini perlu menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini,” kata Wardiman.
Menurutnya, peningkatan kemampuan perempuan tidak cukup hanya melalui pendidikan formal. Diperlukan ekosistem yang memungkinkan perempuan mendapatkan pendampingan, memperluas jaringan, meningkatkan kapabilitas, sekaligus memiliki ruang yang aman untuk belajar dan mencoba hal-hal baru.
Dalam konteks tersebut, Kartini Leader Society diharapkan dapat mengambil peran dalam membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan AI.
Rini berharap Kartini Leader Society menjadi bagian dari ekosistem yang mempersiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, serta tanggung jawab.
“Saya berharap Kartini Leader Society dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menyiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab,” tuturnya.
Menurut dia, ekosistem yang kuat tidak hanya dibutuhkan untuk melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi semakin banyak orang.
Dengan demikian, pemberdayaan perempuan di era digital bukan hanya soal meningkatkan jumlah pengguna teknologi. Lebih jauh, perempuan perlu diposisikan sebagai bagian dari proses menciptakan, menguji, mengevaluasi, hingga menentukan arah pemanfaatan teknologi agar transformasi digital benar-benar inklusif dan berpusat pada manusia.(dar)
