Rabu, 09 Sep 2026 NasionalInternasionalEkonomi & BisnisMegapolitanGaya Hidup
Beranda › Nasional
Nasional

DPR Buka Suara Soal Rencana Integrasi Badan Geologi dan BMKG

✍️ Admin 🕒 09 Sep 2026 👁️ 1x dibaca
Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh empat wakil ketua DPR, dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh empat wakil ketua DPR, dalam Konferensi Pers pasca Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Foto: Biro Pemberitaan DPR RI/Sari/Karisma

VISIONESIA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikaji secara matang sebelum diputuskan. Menurut Puan, kedua lembaga memiliki tugas, fungsi, serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu.

Wacana penggabungan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia, terutama karena posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire.

Puan mengatakan DPR RI pada prinsipnya terbuka untuk mendukung kebijakan tersebut apabila hasil kajian menunjukkan penggabungan kedua lembaga dapat membuat upaya penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif.

“Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan dalam konferensi pers seusai Sidang Paripurna DPR RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Puan, keputusan mengenai penggabungan lembaga tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi birokrasi. Kajian harus secara jelas melihat pembagian tugas, kewenangan, kebutuhan anggaran, serta manfaat yang akan diperoleh jika kedua lembaga diintegrasikan.

“Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Puan menegaskan kajian juga harus memastikan bahwa perubahan kelembagaan benar-benar berdampak terhadap peningkatan mitigasi dan penanganan bencana. Jangan sampai penggabungan justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

“Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat,” tegas Puan.

Wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG mencuat di tengah perhatian pemerintah terhadap penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana. Dengan karakter geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire dan memiliki potensi berbagai jenis bencana, penguatan koordinasi serta pemanfaatan data kebencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan masyarakat.

Namun, Puan menilai setiap perubahan kelembagaan harus dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif agar tujuan memperkuat mitigasi bencana dapat benar-benar tercapai.(dar)

A
AdminEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update