Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya, Komisi I DPR Desak Usut Tuntas Aktor Intelektual KKB
VISIONESIA.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan ketika tengah menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.
“Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua,” kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
Sukamta menegaskan, tragedi tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan menangkap pelaku lapangan. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang berada di balik serangan, termasuk aktor yang merancang hingga memberikan dukungan terhadap aksi tersebut.
“Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” jelasnya.
Menurut Sukamta, aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua menunjukkan adanya persoalan keamanan yang semakin serius. Ia menilai pemerintah perlu mencermati pola serangan tersebut karena penggunaan teror dan rasa takut dapat menjadi instrumen kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk mempertahankan pengaruh di tengah masyarakat.
“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” tutur Sukamta.
Karena itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan langkah pencegahan sebelum serangan terjadi. Penguatan deteksi dini, kemampuan intelijen, pengamanan wilayah serta perlindungan warga sipil, kata dia, harus menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang bekerja di bidang pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat bersama- sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali,” tambahnya.
Sukamta menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Papua harus tetap berlangsung. Namun, menurutnya, keberlanjutan pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga. Negara harus memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat melalui perlindungan, keamanan, serta jaminan bahwa ruang publik di Papua tidak dikuasai oleh teror dan ketakutan.(dar)
