Standar Bekerja 1 Jam Seminggu Dinilai Menyamarkan Kemiskinan di Indonesia
VISIONESIA.COM - Kebijakan pemerintah yang menetapkan seseorang masuk kategori bekerja meski hanya bekerja minimal satu jam dalam seminggu menuai kritik dari kalangan serikat buruh. Standar yang mengacu pada kriteria Organisasi Buruh Internasional (ILO) tersebut dinilai belum mampu menggambarkan kondisi riil kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mempertanyakan urgensi penggunaan standar tersebut. Menurutnya, seseorang yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu tentu sulit memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.
“Apa urgensi penggunaan definisi operasional tersebut? Pasalnya, bekerja hanya satu jam per minggu dinilai tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja beserta keluarganya,” ujar Timboel melalui sambungan telepon, Selasa (10/11/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan angkatan kerja ke dalam 4 jenis, yakni: pekerja penuh (di atas 35 jam seminggu), paruh waktu (di bawah 35 jam tetapi sudah mapan), setengah pengangguran (bekerja di bawah 35 jam namun masih aktif mencari pekerjaan lain), serta pengangguran terbuka.
Ia menilai bahwa pengategorian setengah pengangguran (mencapai 12,84 juta orang) dan pengangguran terbuka (7,3 juta orang) menyamarkan kondisi kemiskinan dan kerentanan ekonomi yang kian masif di masyarakat.
“Bagaimana mungkin pekerja yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu atau pekerja sektor informal berpendapatan minim diklaim sebagai representasi kesejahteraan? Ini sama saja dengan mempertontonkan data di atas dusta,” tegasnya.
Timboel juga menyoroti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang selama ini dinilai diskriminatif. Karena hanya menyasar pekerja formal yang tercatat aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, jutaan pekerja informal seperti pengemudi ojek online (ojol), pekerja rumah tangga (PRT), buruh bangunan, hingga pedagang asongan yang notabene mencakup lebih dari 59 persen tenaga kerja nasional justru kerap terabaikan dari jaring pengaman sosial tersebut.
“Bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja formal yang sudah memiliki penghasilan tetap justru masuk ke tabungan dan tidak menggerakkan roda ekonomi pasar secara langsung,” katanya.
“Seharusnya, subsidi tersebut menyasar pekerja informal dan rentan yang langsung membelanjakannya untuk kebutuhan pokok di pasar,” imbuhnya.(dar)
