Jumat, 11 Sep 2026 NasionalInternasionalEkonomi & BisnisMegapolitanGaya Hidup
Beranda › Nasional
Nasional

Ahmad Doli Minta DPD Golkar Tapteng Tak Ikut Inisiatif Pemakzulan Masinton Pasaribu

✍️ Admin 🕒 11 Sep 2026 👁️ 1x dibaca
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Dokumen Fraksi Partai Golkar

VISIONESIA.COM - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah mengurungkan niat jika benar terlibat dalam isu pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

“Saya sudah dengar dan sudah juga meminta kepada DPD II Partai Golkar di sana untuk membatalkan bila ada niat untuk melakukan pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah,” kata Doli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Hal yang perlu dilakukan adalah terus berjuang membantu masyarakat mengatasi kesulitan di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tantangan berat.

“Kita membutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa,” ujar Doli.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan dengan tidak mengambil keputusan yang merugikan atau terpengaruh oleh alasan politik yang tidak berdasar.

“Jadi, janganlah kita mengambil langkah-langkah yang kontraproduktif dan bisa mengganggu kebersamaan kita. Apalagi atas dasar alasan yang tidak jelas dan sangat politis,” ucap anggota Komisi II DPR itu.

Pengurus DPD II Partai Golkar di Tapanuli Tengah ternyata telah menghubunginya dan menjelaskan bahwa mereka tidak ikut serta “menggoyang” kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.

“Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, Joneri sudah menghubungi saya dan memberikan klarifikasi bahwa tidak benar Partai Golkar terlibat isu pemakzulan saudara Masinton,” imbuh Doli.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat ini sedang menghadapi wacana pemakzulan yang digulirkan oleh sejumlah fraksi partai politik di DPRD Tapanuli Tengah yaitu, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Isu itu mencuat menyusul ketegangan politik antara kepala daerah dengan legislatif setempat terkait pengelolaan pemerintahan.(dar)

A
AdminEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update