Analis Politik Prediksi Gibran Berpotensi Mundur di Tengah Isu Hak Angket Pemakzulan
VISIONESIA.COM - Analis Politik Saiful Huda Ems (SHE) memprediksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah tersebut diambil di tengah dinamika politik yang disebutnya semakin mengarah pada upaya pemakzulan melalui parlemen.
Saiful mengklaim, tujuh dari delapan partai politik atau fraksi di DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk menggulirkan hak angket yang berpotensi berujung pada pemberhentian Gibran. Namun, klaim tersebut belum disertai bukti maupun konfirmasi dari partai-partai terkait.
Menurut Saiful, melemahnya dukungan politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu faktor yang dinilainya memengaruhi situasi politik saat ini. Dia juga menilai sejumlah kekuatan politik yang sebelumnya dekat dengan Jokowi mulai kehilangan pengaruh.
“Info terakhir yang saya dapatkan, kemungkinan akan ada tujuh partai politik dari delapan partai politik atau fraksi yang ada di DPR telah sepakat untuk segera melakukan hak angket guna menurunkan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” kata Saiful dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Dia memperkirakan, jika konsolidasi politik di parlemen benar-benar terjadi, Gibran akan menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Karena itu, menurutnya, pengunduran diri menjadi pilihan yang dinilai paling rasional.
Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya gerakan masyarakat di luar parlemen (ekstraparlementer) yang mendesak Gibran mundur. Dia menilai tekanan dari gerakan tersebut berpotensi menjadi tantangan politik tersendiri bagi keluarga Jokowi.
Lebih lanjut, Saiful menyebut proses politik melalui hak angket dapat berkembang menjadi pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia bahkan memperkirakan proses tersebut bisa berujung pada pemberhentian Gibran dan pemilihan wakil presiden baru melalui mekanisme konstitusional.
“Dalam skenario yang disampaikan, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Meski demikian, Saiful menilai tekanan dari gerakan masyarakat justru lebih dikhawatirkan Jokowi dibandingkan proses politik di parlemen. Dia berpendapat, gerakan di luar parlemen dapat menimbulkan tekanan sosial dan politik yang lebih luas terhadap keluarga mantan presiden tersebut.
Saiful juga berspekulasi bahwa Jokowi berpotensi membangun narasi bahwa Gibran menjadi korban ketidakadilan politik, apabila proses pemakzulan benar-benar bergulir.
“Soal kesepakatan tujuh fraksi untuk menggulirkan hak angket maupun prediksi pengunduran diri Gibran, ini analisa saya,” ucapnya.(dar)
