Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden: Dari Pasal Makar, UU Tipikor, Hingga Opsi Perppu
VISIONESIA.COM - Dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan ribuan tokoh nasional berpotensi menyeret persoalan ini ke ranah yang jauh lebih serius. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak aparat penegak hukum tidak hanya menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga mengkaji kemungkinan penerapan pasal makar, tindak pidana terkait keamanan negara, hingga UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Desakan tersebut muncul setelah mencuat informasi bahwa lebih dari 6.000 orang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, termasuk presiden, tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik. Habiburokhman menilai, jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan menyangkut keselamatan dan kepentingan negara.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Komisi III DPR RI kini tengah menjalin komunikasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis pekan ini. Pertemuan tersebut akan digunakan untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penanganan kasus, termasuk mengungkap siapa yang memerintahkan, menjalankan, serta mengambil keuntungan dari dugaan penyadapan tersebut.
Habiburokhman menegaskan, penyelidikan tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Kemungkinan adanya kelompok atau tokoh politik yang merancang maupun memanfaatkan aktivitas ilegal itu juga harus ditelusuri.
“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga membuka kemungkinan penggunaan UU Tipikor apabila ditemukan penyalahgunaan perangkat penyadapan milik negara untuk kepentingan di luar tugas resmi. Menurutnya, penanganan perkara harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang relevan, bukan terpaku pada UU ITE.
“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Ia bahkan menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak yang semestinya menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dapat dikategorikan sebagai persoalan serius yang menyangkut integritas institusi negara. Jika terdapat tindakan insubordinasi, menurutnya, pengusutannya harus dilakukan secara menyeluruh.
Habiburokhman juga tidak menutup kemungkinan perlunya regulasi khusus apabila perangkat hukum yang tersedia belum mampu menjangkau karakteristik perbuatan tersebut. Ia menyebut presiden dapat mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila situasinya memenuhi syarat kedaruratan.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.
Sebagai pembanding, ia mengingatkan penerbitan Perppu setelah peristiwa Bom Bali sebagai contoh respons regulasi terhadap tindak pidana luar biasa. Meski demikian, setiap langkah hukum tetap harus berpijak pada konstitusi dan prinsip kepastian hukum.
Di sisi lain, pengaturan mengenai penyadapan sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum. Namun, ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur penyadapan yang berkaitan dengan makar maupun keamanan negara.
Sementara itu, mekanisme penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum masih menunggu payung hukum tersendiri. Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2025, mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang khusus. Hingga kini, RUU Penyadapan belum terbentuk menjadi undang-undang.
Komisi III DPR RI ingin memastikan perkara ini tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya perencana dan aktor intelektual di belakangnya. Bagi Habiburokhman, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, tanpa terkecuali.(dar)
