Puan Maharani Pastikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Diproses Sesuai Konstitusi
VISIONESIA.COM - Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI mulai mendapat perhatian pimpinan parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan setiap usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan tidak boleh menyimpang dari konstitusi.
Puan mengungkapkan, pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang tengah mengumpulkan tanda tangan sebagai langkah awal mengusulkan penggunaan hak konstitusional tersebut.
Meski demikian, DPR belum akan mengambil langkah terburu-buru. Pimpinan parlemen baru akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa sidang, sekaligus menghimpun berbagai pandangan dari fraksi dan anggota dewan selama masa reses.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, setiap langkah terkait usulan HMP harus melalui prosedur yang berlaku di lingkungan DPR. Karena itu, pimpinan dewan akan terlebih dahulu mencermati perkembangan dan mempelajari mekanisme yang harus ditempuh sebelum menentukan keputusan berikutnya.
Puan mengingatkan, penggunaan hak konstitusional anggota DPR bukan perkara yang bisa dilakukan tanpa pijakan aturan. Seluruh tahapan, mulai dari pihak pengusul hingga proses pengambilan keputusan, wajib mengacu pada ketentuan konstitusi dan tata tertib DPR.
“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tutur Puan.
Menurut Puan, pembukaan masa sidang juga menjadi kesempatan bagi pimpinan DPR untuk menyerap aspirasi dan laporan dari masing-masing fraksi maupun anggota dewan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum DPR menentukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, Puan meminta publik tidak berspekulasi terlalu jauh mengenai perkembangan pengumpulan tanda tangan tersebut. Ia menilai, semua pihak perlu menunggu kejelasan dan pernyataan resmi dari anggota DPR yang menginisiasi usulan HMP.
“Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja,” tambahnya.(dar)
