Wamendagri Bima Arya Dorong Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah Tangani Konflik Lahan

VISIONESIA.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

​Menurut Bima Arya, penanganan konflik tersebut perlu difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kepastian status serta batas wilayah, dan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang maupun arah pembangunan daerah.

​”Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan,” ujar Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

​Bima menjelaskan, kepastian status dan batas wilayah menjadi aspek krusial untuk mencegah sengketa pemanfaatan lahan di lapangan. Karena itu, penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah harus segera dilakukan secara komprehensif.

​Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang kerap memicu konflik di level daerah.

​Selain kepastian batas, mantan Wali Kota Bogor ini juga menyoroti pentingnya kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan RTRW serta arah kebijakan pembangunan daerah. Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan peruntukan kawasan sekaligus kondisi faktual di lapangan agar tidak menimbulkan kendala pelaksanaan di kemudian hari.

​Lebih lanjut, Bima menegaskan krusialnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur diharapkan aktif menjadi simpul koordinasi dan memfasilitasi penanganan konflik batas wilayah maupun ketidaksesuaian ruang.

​”Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang,” tegasnya.

​Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah.

​Upaya tersebut diharapkan melahirkan keselarasan data dan informasi sebagai acuan bersama dalam pengambilan kebijakan, sekaligus mendukung penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan secara terpadu dan terkoordinasi.(dar)