Selasa, 10 Nov 2026 NasionalInternasionalEkonomi & BisnisMegapolitanGaya Hidup
Beranda › Nasional
Nasional

Dukung Program Prabowo, BKPRMI Ajak Pemuda Masjid Kawal Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa

✍️ Admin 🕒 10 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan MBG mendapat dukungan BKPRMI yang berkomitmen mengawal program kerakyatan Presiden Prabowo agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan MBG mendapat dukungan BKPRMI yang berkomitmen mengawal program kerakyatan Presiden Prabowo agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Foto: Istimewa

VISIONESIA.COM - Dukungan terhadap program kerakyatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto datang dari Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI). Organisasi kepemudaan Islam ini menyatakan siap ikut mengawal pelaksanaan Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Rahman Bahta, menilai ketiga program tersebut merupakan bagian penting dari upaya membangun kesejahteraan rakyat. Pendidikan, pemenuhan gizi, dan penguatan ekonomi desa, menurutnya, harus berjalan beriringan untuk menciptakan generasi berkualitas sekaligus masyarakat yang mandiri.

“Kalau Sekolah Rakyat membangun masa depan anak bangsa, MBG memperkuat kualitas generasi, dan Koperasi Merah Putih membangun kemandirian ekonomi rakyat, maka ketiganya harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bahta di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Bahta juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh opini di media sosial yang belum tentu didukung fakta. Ia menyoroti berbagai narasi mengenai kebijakan pemerintah yang disampaikan sejumlah figur publik, artis, selebgram, hingga influencer.

Menurutnya, kritik merupakan hak dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan landasan data dan pemahaman menyeluruh, bukan sekadar membangun opini berdasarkan popularitas.

“Kritik itu sah dalam demokrasi, tetapi harus berdasarkan fakta dan data. Rakyat jangan mau dibodohi oleh popularitas figur publik yang membangun opini tanpa melihat persoalan secara utuh. Jika ada figur publik yang secara terbuka membela koruptor atau kepentingan oligarki, masyarakat berhak mempertanyakan keberpihakannya,” jelasnya.

Lebih jauh, Bahta menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Amanat konstitusi tersebut, katanya, menempatkan kekayaan alam sebagai sumber kemakmuran rakyat, bukan instrumen untuk memperkaya kelompok tertentu.

Karena itu, BKPRMI mendorong pengawasan terhadap kebijakan pembangunan agar berlangsung transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi. Keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuda masjid, dinilai penting untuk memastikan program pemerintah tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

“BKPRMI bersama Presiden Prabowo memperjuangkan kepentingan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang,” tambahnya.

BKPRMI pun mengajak masyarakat mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. Dukungan terhadap pembangunan, menurut organisasi tersebut, harus berjalan beriringan dengan pengawasan agar hasilnya benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.(dar)

A
AdminEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update