Soal Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, DPR Siap Jalankan Fungsi Pengawasan
VISIONESIA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan tidak akan tinggal diam menyikapi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut akan menjadi salah satu perhatian parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga terkait.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Namun, DPR juga akan mendalami persoalan tersebut melalui komisi yang memiliki kewenangan terkait.
Hal itu disampaikan Puan setelah memimpin rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, DPR akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran utuh mengenai dugaan penyadapan tersebut.
“Hasil pendalaman melalui komisi terkait nantinya akan menjadi bahan bagi DPR untuk memberikan masukan sekaligus melakukan evaluasi,” ujar Puan.
Ia menilai, langkah pengawasan diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Terlebih, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.
“Kami menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dia menambahkan, DPR mendukung langkah Polri mengusut kasus tersebut secara profesional dan transparan. Penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengawalan kami dilakukan sesuai fungsi pengawasan dengan melibatkan komisi terkait,” ucapnya.(dar)
