GKR Hemas: Kesetaraan Perempuan Bukan Cuma Soal Jumlah, Tapi Soal Wewenang Mengambil Keputusan
VISIONESIA.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan, kepemimpinan perempuan perlu didukung kesempatan yang setara. Kesetaraan tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang terlibat dalam organisasi, tetapi juga dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan.
“Kita tidak cukup menghitung jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan. Kita harus melihat siapa yang berwenang mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan menentukan arah pembangunan,” tegas GKR Hemas dalam keterangan, Minggu (25/10/2026).
Menurut dia, hambatan kepemimpinan perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan kesiapan individu. Pembagian tanggung jawab domestik yang belum adil, stereotip terhadap pemimpin perempuan, keterbatasan jejaring, serta mekanisme organisasi yang belum inklusif turut memengaruhi kesempatan perempuan untuk memimpin.
Karena itu, ia menilai diperlukan dukungan bersama dari keluarga, organisasi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga media. Kepemimpinan perempuan harus dibangun melalui lingkungan yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan mengambil keputusan.
“Kepemimpinan perempuan bukan semata persoalan keberanian individu, melainkan juga keadilan kesempatan dan dukungan ekosistem. Keluarga, organisasi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media mempunyai tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) G. Budisatrio Djiwandono menekankan pentingnya membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk memimpin.
Dia menyoroti keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang dinilai masih menjadi tantangan, terutama di DPR RI.
Berdasarkan data yang disampaikan Budisatrio, dari 580 anggota DPR RI, sebanyak 127 orang atau 21,9 persen merupakan perempuan. Sementara itu, di DPD RI terdapat 56 perempuan dari total 152 anggota atau sekitar 36,8 persen.
Menurut Budisatrio, keterwakilan perempuan di DPR RI yang belum mencapai 30 persen menjadi pekerjaan bersama, termasuk bagi Karang Taruna. Dia mendorong organisasi tersebut aktif mencari dan memberikan ruang kepada perempuan potensial di tingkat desa agar dapat mengambil peran kepemimpinan.
“Sama halnya di kalangan perempuan, banyak sekali perempuan hebat tapi belum mendapatkan kesempatan,” katanya.(dar)
