Menkeu Diprediksi Lebih Hati-Hati, APBN Bakal Fokus pada Penajaman Program Prioritas

VISIONESIA.COM - Pergantian jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai tidak serta-merta mengubah arah dasar kebijakan fiskal pemerintah. Namun, pergantian kepemimpinan tersebut berpotensi membawa perubahan pada gaya pengelolaan maupun komunikasi fiskal pemerintah.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai Suahasil kemungkinan akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, terukur, dan berbasis evaluasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pardede mengatakan sinyal yang disampaikan Suahasil setelah dilantik menunjukkan bahwa pemerintah tetap berpegang pada agenda utama, yakni menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, memastikan APBN tetap menopang program prioritas, serta mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara lebih berpotensi mengubah gaya pengelolaan dan komunikasi fiskal daripada mengubah arah dasar kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Josua kepada INDOPOSCO melalui gawai, Selasa (15/9/2026).

Menurut dia, latar belakang Suahasil yang berasal dari internal Kementerian Keuangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan. Kondisi tersebut membuat risiko terputusnya pelaksanaan program pemerintah maupun proses penyusunan APBN relatif kecil.

“Dengan latar belakang Suahasil yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan, risiko terputusnya pelaksanaan program maupun proses penyusunan APBN relatif kecil,” katanya.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa kesinambungan kebijakan tidak berarti seluruh program dan anggaran harus diteruskan tanpa evaluasi. Justru, tantangan Suahasil adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Ia menilai APBN perlu diarahkan secara lebih selektif dengan mempertahankan program-program yang memiliki dampak besar terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, pendidikan, kesehatan, pangan, hingga investasi.

Sebaliknya, program dengan biaya besar tetapi memberikan hasil yang rendah perlu dievaluasi, diperbaiki, ditunda, atau bahkan direalokasi.

“Mandat menjaga APBN yang sehat harus diterjemahkan menjadi penajaman prioritas. Program yang memiliki dampak besar terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, daya beli, pendidikan, kesehatan, pangan dan investasi harus dijaga,” jelas Josua.

“Sementara program dengan biaya besar tetapi hasil rendah harus diperbaiki, ditunda, atau direalokasi,” sambungnya.

Menurut Josua, arah tersebut juga sejalan dengan semangat Nota Keuangan 2027 yang menekankan peningkatan kualitas belanja, penganggaran berbasis hasil, efisiensi, dan evaluasi kinerja program. Karena itu, ia melihat Suahasil berpeluang membawa pengelolaan APBN dari sekadar menjaga kesinambungan program menjadi kesinambungan yang lebih selektif dan terukur.

Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Josua, justru datang dari ruang fiskal yang semakin terbatas. Outlook defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,85 persen PDB. Angka tersebut sudah mendekati batas maksimal 3 persen PDB. Sementara dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit turun cukup tajam menjadi 2,40 persen PDB atau sekitar Rp671,2 triliun.

Di sisi lain, pemerintah tetap ingin mempertahankan kebijakan fiskal yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan membiayai berbagai program prioritas. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak memiliki ruang yang luas untuk menambah belanja secara agresif.

“Dengan demikian, Suahasil tidak mempunyai ruang luas untuk sekadar menambah belanja. Tambahan ruang harus lebih banyak diciptakan melalui peningkatan penerimaan, penutupan kebocoran, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang lebih baik,” tutur Josua.

Meski begitu, Josua mengingatkan agar upaya konsolidasi fiskal tidak dilakukan secara berlebihan. Pengetatan APBN yang terlalu cepat justru berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya menjaga besaran defisit, tetapi juga harus memperbaiki kualitas dari defisit tersebut.

“Strategi yang tepat bukan mengetatkan APBN secara membabi buta. Konsolidasi yang terlalu cepat justru dapat mengurangi daya dorong fiskal terhadap ekonomi,” tegasnya.

Josua berpandangan bahwa defisit maupun utang masih dapat dipertanggungjawabkan apabila diarahkan untuk membiayai investasi produktif yang mampu menghasilkan dampak ekonomi dalam jangka panjang. Sebaliknya, pembiayaan untuk belanja berulang dengan manfaat ekonomi yang rendah perlu mendapat perhatian lebih serius.

“Utang atau defisit untuk membiayai investasi produktif jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan defisit untuk membiayai belanja berulang dengan manfaat ekonomi rendah,” ujarnya.

Selain belanja, pekerjaan rumah besar Suahasil berada di sisi penerimaan negara. Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Sementara penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.908 triliun. Target tersebut menuntut peningkatan penerimaan pajak sekitar 10,5 persen.

Josua menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengejar target tersebut agar tidak justru membebani konsumsi masyarakat maupun dunia usaha.

Menurutnya, strategi yang lebih aman bagi pertumbuhan adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, ketimbang mengandalkan kenaikan tarif secara luas.

“Strategi yang menurut saya paling aman bagi pertumbuhan adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki administrasi dan pengawasan berbasis risiko, bukan mengejar target melalui kenaikan tarif secara luas yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi,” paparnya.

Dengan demikian, Josua memperkirakan arah kebijakan fiskal pemerintah secara umum masih akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, gaya pengelolaan di bawah Suahasil berpotensi lebih berhati-hati dan menitikberatkan pada efektivitas serta hasil dari setiap kebijakan.

Bagi Josua, perubahan tersebut justru dapat menjadi hal positif apabila mampu menciptakan keseimbangan antara ambisi program pemerintah dengan kapasitas riil APBN.

“Disiplin fiskal bukan berarti mengurangi dorongan pertumbuhan, melainkan membuat setiap rupiah APBN menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar,” tambahnya.(dar)