Menkeu Suahasil Nazara Turun ke Sekolah Lewat ‘Kemenkeu Mengajar’, Kenalkan Pengelolaan Keuangan Negara ke Pelajar
VISIONESIA.COM - Bagaimana rupiah tetap dipercaya masyarakat? Ke mana uang pajak mengalir? Dan siapa yang mengawasi penggunaan uang negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi materi yang dibawa Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara ke ruang kelas Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026).
Melalui program Kemenkeu Mengajar, Suahasil bersama ribuan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun langsung ke sekolah untuk memperkenalkan cara kerja pengelolaan keuangan negara. Tahun ini, sebanyak 7.800 pegawai diterjunkan ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total pegawai Kemenkeu yang kini mencapai hampir 77.000 orang. Program yang telah berjalan selama 11 tahun ini bertujuan mendekatkan masyarakat, khususnya pelajar, dengan tugas dan fungsi Kemenkeu.
“Kami Kementerian Keuangan 7.800 orang pergi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Di Medan, di Bandung, di Manokwari, di Manado, dan di seluruh Indonesia. Tujuannya kita ingin menyampaikan apa pekerjaan Kementerian Keuangan,” ujar Suahasil.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil mengajak para siswa memahami tiga hal penting dalam pengelolaan keuangan negara, yakni rupiah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta aset negara.
Dia menjelaskan, kepercayaan terhadap rupiah tidak muncul begitu saja. Pemerintah menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sementara pemeliharaan kepercayaan dan nilainya melibatkan dua institusi, yakni Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI).
Kemenkeu bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang yang diterbitkan negara. Sementara itu, BI bertugas menjaga nilai rupiah. Sebab, daya beli uang dapat berubah seiring waktu. Uang Rp10.000 hari ini, misalnya, belum tentu memiliki kemampuan membeli barang yang sama dengan lima hingga 10 tahun mendatang.
“Yang menjaga nilai itu adalah Bank Indonesia, yang menjaga kepercayaan kepada rupiah itu Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia,” jelas Suahasil.
Pembahasan kemudian beralih ke APBN 2026. Suahasil memaparkan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Sumbernya terdiri atas penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp0,7 triliun.
Di sisi pengeluaran, belanja negara ditetapkan mencapai Rp3.842,7 triliun. Menurut Suahasil, anggaran sebesar itu tidak sekadar dibelanjakan, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Untuk mendorong ekonomi, APBN disalurkan melalui dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, pengembangan usaha masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur. Sementara fungsi perlindungan terlihat ketika pemerintah menahan dampak kenaikan harga energi. Suahasil mencontohkan, saat Pertamax naik, harga Pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tetap dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter.
Besarnya anggaran negara juga membuat pengelolaannya harus melibatkan banyak pihak. Pengawasan tidak hanya dilakukan Kemenkeu, tetapi juga DPR, pemerintah daerah, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“APBN dengan jumlah yang sedemikian besar Rp3.800 triliun lebih tentu harus dilihat oleh berbagai macam pihak. Jadi selain Bank Indonesia juga ada Kementerian Keuangan, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada pemerintah daerah, ada Badan Pemeriksa Keuangan, dan kemudian kita jalankan,” tambahnya.
Agar lebih mudah dipahami siswa, Suahasil mengibaratkan pengelolaan APBN seperti kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Dalam organisasi tersebut, pengurus menyusun program, membahas anggaran, meminta persetujuan guru pembina, hingga mencatat setiap pengeluaran.
Mekanisme serupa berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian dan lembaga menyusun program, membahas anggaran bersama DPR, menetapkan alokasi belanja, kemudian mempertanggungjawabkan penggunaannya melalui pelaporan dan audit.
Suahasil juga menjelaskan bahwa pendapatan negara tidak seluruhnya berhenti sebagai belanja. Sebagian anggaran digunakan untuk membangun aset milik negara, mulai dari gedung sekolah hingga asrama. Seluruh aset yang dibangun tersebut selanjutnya dicatat sebagai kekayaan negara.(dar)
