Tak Cukup Pelatihan, Kementerian UMKM Dorong Ekosistem Utuh dan Akses Pasar Bagi Pengusaha
VISIONESIA.COM - Jalan menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas ternyata tidak berhenti di ruang pelatihan. Setelah dibekali keterampilan, legalitas hingga akses pembiayaan, pengusaha UMKM masih membutuhkan satu hal yang menentukan keberlanjutan bisnis, yakni pasar.
Pesan itu mengemuka dalam Forum Komunikasi Media Kementerian UMKM bertema “Satu Frekuensi, Satu Narasi” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menegaskan, pemberdayaan UMKM harus dibangun melalui ekosistem yang utuh. Pelatihan saja tidak cukup untuk memastikan usaha terus tumbuh.
“UMKM membutuhkan paket lengkap agar bisa tumbuh dan naik kelas. Mulai dari pelatihan, akses pembiayaan, KUR maupun kredit komersial, kemitraan, rantai pasok, hingga pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi,” jelas Loto.
Menurut dia, akses pasar menjadi mata rantai penting setelah pengusaha UMKM memperoleh berbagai bentuk pendampingan. Produk yang sudah siap secara kapasitas dan legalitas harus memiliki ruang untuk bertemu konsumen.
“Setelah dilatih, dididik, didampingi legalitasnya, pada akhirnya mereka membutuhkan akses pasar,” tutur Loto.
Karena itu, ia berharap agenda pemberdayaan UMKM menghasilkan perubahan yang benar-benar terasa di lapangan, bukan berhenti sebagai target atau jargon. “Harapannya, naik kelas bukan sekadar harapan, tetapi benar-benar bisa naik kelas,” tegasnya.
Upaya memperluas pasar tersebut juga mulai diarahkan ke ekosistem perdagangan digital. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Skema Pembiayaan Program UMKM di Kementerian UMKM, Faisal Anwar, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk memperkuat pemasaran produk UMKM melalui marketplace.
Kementerian UMKM, kata Faisal, sedang merampungkan rancangan keputusan menteri (Kepmen) yang berkaitan dengan pemberian insentif sebesar 50 persen untuk produk atau merchandise elektronik di marketplace.
“Sedang kami rampungkan Kepmen terkait insentif 50 persen. Tahapannya finalisasi, kemudian keputusan Menteri akan kami agendakan,” kata Faisal.
Meski masih dalam tahap finalisasi, kebijakan tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk masuk dan berkembang di pasar digital yang semakin kompetitif.
Di sisi lain, penguatan UMKM juga membutuhkan dukungan informasi yang mudah dipahami masyarakat. Kepala Biro Humas dan Protokoler Kementerian UMKM Irwansyah Putra menilai media memiliki posisi penting untuk memperkenalkan bukan hanya persoalan, tetapi juga potensi, inovasi dan kisah keberhasilan UMKM dari berbagai daerah.
“Wartawan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi ke masyarakat terkait program Kementerian UMKM,” kata Irwansyah.
Ia berharap sinergi pemerintah dan media terus diperkuat agar informasi mengenai program pemberdayaan UMKM dapat tersampaikan secara akurat, konstruktif dan inspiratif.
“Semoga kolaborasi dapat semakin menghadirkan pemberitaan yang inspiratif dan informatif agar UMKM semakin berdaya saing dan naik kelas,” terangnya.
Forum yang diikuti 37 peserta dari berbagai media massa itu pun menjadi ruang untuk menyamakan perspektif sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers.
Sebab, ketika pelatihan bertemu pembiayaan, legalitas bertemu pasar, dan informasi bertemu masyarakat, cita-cita UMKM untuk naik kelas memiliki peluang lebih besar untuk benar-benar terwujud.(dar)
