Cegah Risiko Hukum Lingkungan Hidup, PT Pertamina Hulu Indonesia Gelar Legal Preventive Program
VISIONESIA.COM - Mengantisipasi risiko hukum tidak cukup dilakukan ketika persoalan muncul. Diperlukan pemahaman, ketepatan mengambil keputusan, serta kesadaran untuk mengenali potensi pelanggaran sejak awal. Semangat inilah yang melandasi penyelenggaraan Legal Preventive Program PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Balikpapan, Selasa (20/10/2026).
Program ini menjadi ruang pembelajaran bagi manajemen dan pekerja untuk memahami dinamika hukum melalui lesson learned dari berbagai permasalahan yang pernah terjadi. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan mitigasi risiko hukum korporasi, terutama terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan operasional hulu migas.
Sr. Manager Legal Counsel PHI, Ardhi Apriyanto, mengatakan pentingnya kesiapan perusahaan menghadapi perubahan regulasi pidana, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026.
Menurutnya, pembaruan tersebut membawa implikasi terhadap pengaturan dan penegakan hukum pidana, termasuk tindak pidana lingkungan hidup. Karena itu, pemahaman menyeluruh menjadi penting agar setiap keputusan dan aktivitas operasional perusahaan tetap berada dalam koridor hukum.
“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas, mengingat potensi dampak lingkungan dan keterkaitan kegiatan operasional dengan masyarakat,” ujar Ardhi.
“Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini,” tambahnya.
Perspektif penegakan hukum disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bontang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Putu Ari Sanjaya Putra. Ia mengulas pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP baru, termasuk perbedaan delik material dan delik formal. Pembahasan juga mencakup aspek yang menjadi perhatian penyidik dalam pemeriksaan serta proses pencarian dan pengumpulan alat bukti.
Putu Ari kemudian merangkum lima prinsip penting yang perlu menjadi perhatian ketika menghadapi peristiwa lingkungan hidup.
“Kelimanya yakni tidak setiap kejadian lingkungan otomatis merupakan tindak pidana; sebuah delik pidana harus dibaca melalui unsur, fakta, standar dan kesalahan; tanggung jawab tidak selalu berhenti pada orang yang berada di lokasi; data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi penentu pembuktian; serta pencegahan terbaik adalah keputusan operasional yang benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Pesan tersebut menegaskan pencegahan risiko hukum harus dimulai dari kualitas keputusan operasional, ketertiban dokumentasi, dan pemahaman pekerja terhadap ketentuan yang berlaku.
Melalui program ini, PHI mendorong penguatan sistem kepatuhan, peningkatan kapasitas pekerja, serta penerapan prinsip perlindungan lingkungan dalam setiap aktivitas perusahaan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola operasi hulu migas yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung ketahanan energi nasional.
Kegiatan ini dihadiri Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta para pemimpin fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 yang mengikuti kegiatan secara aktif dan antusias.(dar)
