Menteri P2MI Dorong Pekerja Migran Indonesia Naik Kelas ke Sektor Formal dan Profesional
VISIONESIA.COM - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pekerja migran Indonesia yang kompeten dan berdaya saing global.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, pemerintah terus memperkuat kualitas pelindungan pekerja migran secara menyeluruh, dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Pemerintah juga mendorong transformasi kualitas pekerja migran Indonesia agar tidak lagi didominasi pekerjaan berkeahlian rendah (low skill), tetapi meningkat menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi (middle-high skill).
“Pemikiran kita harus naik kelas. Sekarang sudah banyak pekerja migran Indonesia yang masuk sektor formal dan profesional. Bahkan, tidak sedikit sarjana dan tenaga engineering Indonesia yang bekerja di luar negeri,” kata Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Mukhtarudin menyampaikan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Saat ini, KP2MI telah membangun kerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga serta lebih dari 40 perguruan tinggi melalui pengembangan Migrant Center.
“Kolaborasi ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan nasional dengan kebutuhan pasar kerja global,” beber Mukhtarudin.
Menurutnya, peluang kerja internasional di berbagai sektor formal masih terbuka luas. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kompetensi teknis, penguasaan bahasa asing, dan sertifikasi profesi yang sesuai dengan standar negara tujuan.
“Persoalannya bukan karena kita tidak memiliki sumber daya manusia. Potensinya besar, tetapi masih ada kesenjangan antara output pendidikan kita dengan kebutuhan kompetensi global. Salah satu kendala paling besar adalah bahasa, selain keterampilan teknis dan sertifikasi profesi,” imbuhnya.
Rektor UKI Prof. Angel Damayanti menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, UKI telah memiliki sejumlah modal kelembagaan untuk mendukung program pemerintah, termasuk lembaga sertifikasi profesi (LSP), pusat bantuan hukum, pusat karier, serta jaringan kerja sama internasional.
“Kami sebenarnya sudah mempersiapkan ini selama beberapa tahun. UKI juga sudah memiliki kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Jepang dan Jerman, sehingga kami pernah mengirimkan lulusan keperawatan untuk bekerja di sana,” jelas Angel dalam kesempatan yang sama.(dar)
