Menuju 100 Tahun Hubungan Indonesia-Türkiye: BSKLN Kemlu Bedah Peta Jalan Diplomasi Hingga 2050

VISIONESIA.COM - Hubungan Indonesia dan Türkiye sudah dekat dan hangat. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan puluhan kesepakatan yang sudah ada benar-benar berjalan dalam jangka panjang.

Pesan ini mengemuka dalam bedah buku “Indonesia-Türkiye Bilateral Relations: Pathways and Strategic Scenarios as Middle Powers Toward 2050” yang digelar Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Buku ini memetakan arah kerja sama kedua negara menuju 2050, saat hubungan diplomatik Indonesia-Türkiye genap 100 tahun. Kajiannya dibagi tiga tahap: jangka pendek (sampai 2028), menengah (sampai 2038), dan panjang (sampai 2050).

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (PSKK Amerop) BSKLN, Spica A. Tutuhatunewa, mewakili Kepala BSKLN, menyebut kerja sama kedua negara kini makin dalam dan luas cakupannya. Dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan menjadi modal politik yang kuat.

“Türkiye anggota NATO dan sering menjadi mediator di Eropa dan Timur Tengah. Itu sejalan dengan upaya Indonesia berperan sebagai juru damai. Kemitraan ini perlu dipetakan bertahap supaya bisa jadi rekomendasi kebijakan yang konkret,” ujar Spica.

Ia juga menambahkan, proses menyusun buku ini sudah melahirkan beberapa tulisan seri, termasuk yang lebih detail untuk kebutuhan internal Kemlu. Tujuannya adalah menyebarluaskan hasil kajian, sekaligus mengubah temuannya menjadi kebijakan.

Penulis buku sekaligus Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dr. Dinna Prapto Raharja, memakai metode strategic foresight untuk membaca kemungkinan ke depan.

Ia menyebutkan lima faktor utama yang akan menentukan arah hubungan Indonesia dan Turkiye sebagai dua negara kekuatan menengah (middle power). Pertama, kolaborasi aktif dan diplomasi global, yakni bagaimana kedua negara membangun pengaruh serta menjaga eksistensinya di panggung internasional. Kedua, tekanan domestik (domestic pressure), terutama dinamika koalisi politik di masing-masing negara yang dapat memengaruhi konsistensi arah kebijakan luar negeri.

Ketiga, pembangunan jalur kelembagaan (institutional pathways) melalui penguatan jembatan institusional agar kerja sama tidak sekadar bersifat seremonial atau performatif. Keempat, relasi material dan strategis yang mencakup penguatan fasilitas militer, keamanan energi, serta kepercayaan timbal balik. Kelima, faktor geopolitik dan biopolitik, yakni pentingnya menyelaraskan kepentingan eksternal kedua negara dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan menengah di tengah dinamika global.

Menurut Dinna, nilai lebih buku ini ada di metodologinya yang memasukkan sudut pandang pelaku G2G (Government to Government), B2B (Bussiness to Bussiness), dan P2P (People to People) yang sudah lama terlibat langsung dalam hubungan kedua negara. Buku ini juga menyoroti Indonesia dan Türkiye sebagai kekuatan menengah di tingkat global, yang punya kelembagaan dan tekanan dalam negeri berbeda.

Lima faktor tadi, lanjutnya, bisa jadi pegangan utama siapa pun yang bekerja sama dengan Türkiye. Terhadap hasil kajian buku ini, Penanggap dari Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bagas Hapsoro, memberi gambaran konkret soal peluang yang belum tergarap. Bagas adalah diplomat karier yang pernah menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Swedia dan Latvia, dan Wakil Sekretaris Jenderal Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Ia memberi gambaran konkret soal peluang yang belum tergarap. “Türkiye harus mengimpor seluruh kebutuhan kopinya, nilainya sekitar USD497 juta per tahun. Ekspor kopi Indonesia ke sana baru sekitar USD1,93 juta, artinya ruang tumbuhnya masih lebih dari 250 kali lipat,” ucap Bagas.

Menurutnya, peluangnya bukan sekadar mengirim lebih banyak biji kopi. Kalau Indonesia bisa mengirim racikan kopi yang siap diseduh, bukan hanya biji mentah, posisi Indonesia bisa naik dari pemasok menjadi mitra.

Bagas juga menyoroti kerja sama di pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL). Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dengan sekitar 1.200 personel, sementara Türkiye mengirim sekitar 800 personel dan fregat. Keduanya juga sama-sama menyuarakan dukungan pada hukum internasional di forum PBB.

Penanggap lain dari ICWA, Bunyan Saptomo, menekankan bahwa kerja sama tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah. Bunyan adalah diplomat senior yang pernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, Hanoi, dan Beijing, menjadi Konsul Jenderal RI di Vancouver, lalu Duta Besar RI untuk Bulgaria dan Albania. Kini ia Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, peran think tank, pelaku non-pemerintah, dan hubungan antarmasyarakat penting untuk menjembatani pemahaman budaya, karena persepsi warga di lapangan sering berbeda dari yang terlihat di level pemerintah.

“Saat ini sekitar 6 ribu pelajar Indonesia di Türkiye, sekitar 203 ribu wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Türkiye, dan sekitar 13,7 ribu pekerja migran Indonesia di sana. Di bidang keagamaan, Kementerian Agama dan Diyanet (lembaga urusan agama Türkiye) sudah memiliki nota kesepahaman sejak 2025,” ujar Bunyan.

Ia juga melihat peluang kerja sama di luar kawasan masing-masing. Türkiye membangun jaringan luas di Afrika, dan Somalia dinilai strategis bagi Indonesia karena posisinya di Afrika Timur yang menghadap Samudra Hindia. Bunyan juga memberi sejumlah masukan untuk penyempurnaan buku.

Sementara, Punjul Nugraha dari Direktorat Eropa II Kemlu menyebut tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal komitmen.

“Masalahnya ada di implementasi. Puluhan MoU dan instrumen sudah disepakati, tapi belum semuanya berjalan,” ucapnya.

Untuk itu menurutnya, saat ini Direktorat Eropa II tengah mengkaji penyusunan Bilateral Implementation Scorecard dan peta jalan lintas lembaga sampai 2050.

Kemlu menegaskan akan terus memadukan jalur pemerintah (G2G), pelaku usaha (B2B), dan masyarakat (P2P) dalam kerja sama dengan Türkiye, bersama akademisi, sektor swasta, dan think tank untuk memperkuat strategi diplomasi jangka panjang.(dar)