DPD RI Gelar Fit and Proper Test 23 Calon Anggota BPK RI Pertengahan September 2026
VISIONESIA.COM - Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan, pihaknya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 23 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026-2031 pada pertengahan September 2026.
Ia menyebut, 23 nama calon Anggota BPK RI tersebut telah diterima DPD RI dari DPR RI pada 31 Agustus 2026 melalui surat Nomor R/10568/PVW.02/8/2026 yang ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Fit and proper test di Komite IV akan dilakukan pada pertengahan September ini,” kata Ahmad Nawardi dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).
Sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, Komite IV DPD RI masih membuka kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan masukan, pandangan, pendapat, maupun aspirasi terkait rekam jejak dan integritas para calon.
Menurut Ahmad, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penilaian terhadap calon Anggota BPK RI. Komite IV akan menilai sejumlah aspek, mulai dari integritas, kapabilitas teknis, rekam jejak profesional, hingga pemahaman mengenai tata kelola keuangan negara.
“Termasuk aspek desentralisasi fiskal dan pengawasan dana transfer ke daerah (TKD),” ujarnya.
Dia menilai, 23 calon Anggota BPK RI memiliki latar belakang yang cukup beragam. Komposisinya mencakup calon petahana, pemeriksa ahli utama, pemeriksa ahli madya, hingga pegawai negeri sipil di lingkungan BPK.
Selain itu, terdapat figur yang berasal dari lembaga pengawasan lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI. Kehadiran mereka dinilai dapat memberikan perspektif mengenai pengawasan, pencegahan korupsi, hingga perancangan regulasi dalam tata kelola negara.
“Keberagaman juga terlihat dari kalangan akademisi, praktisi sektor publik, dan profesional swasta,” jelas Ahmad.
Dia menyebut, sejumlah calon memiliki pengalaman sebagai guru besar perguruan tinggi, advokat, pejabat eselon tinggi kementerian, komisaris independen BUMN sektor energi, auditor lembaga keuangan negara, hingga direksi perusahaan asuransi dan teknologi finansial.
Menurutnya, keberagaman latar belakang tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif audit BPK. Pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek teknis keuangan, tetapi juga dinamika di berbagai sektor strategis.
“Seperti kehutanan, energi, migas, ekonomi digital, dan kelembagaan jaminan sosial,” katanya.(dar)
