Pengamat Politik Hendri Satrio: Langkah Jokowi Pamer Ijazah Adalah Strategi "Buying Time" dan Membaca Situasi Politik
VISIONESIA.COM - Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa membaca adanya kalkulasi politik di balik langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazahnya dalam persidangan perkara tuduhan ijazah palsu, Kamis (5/11/2026).
Menurut Hensa, tindakan tersebut bukan hanya berpotensi mengalihkan perhatian publik, tetapi juga menjadi cara Jokowi meredam tekanan politik sekaligus membeli waktu untuk membaca perkembangan situasi. Langkah itu dinilai dapat membuka ruang negosiasi dengan pihak lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Hensa menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak sepenuhnya menguntungkan. Dinamika hubungan antartokoh politik terus berkembang seiring munculnya kepentingan dan arah politik masing-masing. Dalam situasi tersebut, Jokowi dinilai membutuhkan ruang untuk menentukan langkah berikutnya.
Hensa mengibaratkan strategi itu seperti permainan catur. Seorang pemain tidak hanya memikirkan langkah sendiri, tetapi juga berharap lawan melakukan kesalahan.
“Main catur itu selain mikir langkah kita, kita berharap lawan salah langkah. Pak Jokowi juga gitu. Dengan buying time, dia ngarep (berharap) ada langkah salah dari lawannya,” kata Hensa dalam podcast di kanal YouTube-nya, Hendri Satrio Official, dikutip pada Jumat (6/11/2026).
Menurut Hensa, mengulur waktu dapat memberi kesempatan bagi Jokowi untuk menunggu perkembangan isu politik, termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Dia ada waktu juga mungkin berdoa, semoga isu penyadapan ini segera lari dari dirinya. Apalagi orang sudah ada yang bilang ini makar,” terang Hensa.
Hensa juga menilai dinamika politik saat ini tidak terlepas dari persiapan menuju Pemilu 2029. Sejumlah tokoh mulai membangun jalur politik masing-masing, sementara Jokowi disebut berpotensi memanaskan mesin politiknya. Kekuatan logistik juga dinilai menjadi salah satu modal politik Jokowi.
“Saya pernah bilang, mereka mulai membangun jalan politiknya masing-masing. Pak Jokowi mulai memanaskan mesin untuk Pemilu 2029. Logistik yang paling kuat juga Pak Jokowi. Jadi tensi politiknya memang naik,” jelasnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu turut menyoroti sejumlah tokoh yang pada awal pemerintahan Prabowo mendatangi Jokowi untuk menitipkan aspirasi kepada Presiden. Menurutnya, komunikasi politik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah hubungan antartokoh.
Hensa menilai situasi politik yang belum stabil dapat membuka peluang negosiasi antarkekuatan, termasuk antara Jokowi dan Prabowo.
Di sisi lain, Hensa menyinggung kabar mobilisasi TNI di Jakarta yang dikaitkan dengan upaya membantu Kapolri baru membongkar kasus penyadapan. Ia meyakini Prabowo tidak akan menjadikan pengerahan militer sebagai ajang unjuk kekuasaan karena berpotensi menimbulkan ketakutan di masyarakat.
Kondisi tersebut, menurut Hensa, dapat berdampak pada penurunan kepuasan publik dan elektabilitas pemerintah.
“Kalau ada mobilisasi kekuatan TNI, kira-kira yang senang siapa? Enggak ada. Yang ada pada takut. Kalau rakyat takut, elektabilitas dan kepuasan publik makin turun,” imbuhnya.
Hensa mengingatkan bahwa setiap langkah politik para tokoh perlu dicermati karena dapat memengaruhi peta kekuatan menjelang Pemilu 2029. Meski demikian, ia menegaskan analisisnya bisa saja meleset karena masyarakat hanya dapat membaca perkembangan politik berdasarkan informasi yang tersedia.
“Namanya juga analisis. Kita rakyat enggak punya alat sadap, adanya pulpen,” tambahnya.(dar)
