Pramono Anung Dukung Penebalan Keamanan TNI di Jakarta Pasca-Penetapan Tersangka Listyo Sigit
VISIONESIA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons soal pengerahan personel TNI dalam jumlah besar ke wilayah DKI Jakarta setelah penetapan tersangka Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (3/11/2026). Pramono mendukung langkah aparat keamanan melakukan penebalan dalam jumlah besar ke wilayah Jakarta.
“Keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk dilakukan pengamanan di Ibu kota ini,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, ia tak ingin berbicara lebih lanjut soal persoalan hukum yang terjadi belakangan ini.
“Tetapi secara prinsip, sebagai gubernur, saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini,” ujar Pramono.
Menurutnya, apa pun kondisinya, Jakarta tetaplah ibu kota negara, pusat jejaring internasional, serta sentra aktivitas ekonomi nasional, sehingga ia menyampaikan rasa terima kasih atas penambahan pengamanan yang dilakukan.
“Intinya, apa pun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional. Kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” imbuh mantan Seskab era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengerahkan sebanyak 20.980 personel secara bertahap untuk melakukan penebalan pengamanan di wilayah DKI Jakarta
Sebanyak 2.100 personel dari satuan eksisting/wilayah Jakarta (termasuk Korps Marinir, Koarmada I dan II, Kodaeral, Kolinlamil, serta satuan pendidikan dan pangkalan).
Selain itu, sekitar 5.740 personel tambahan yang didatangkan dari satuan luar Jakarta dan sebanyak 13.140 personel lainnya disiapkan dalam posisi siaga di satuan masing-masing sambil menunggu perintah pergerakan lebih lanjut.
Dalam waktu yang sama, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama dua anggota Polri lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.(dar)
