Jumat, 06 Nov 2026 NasionalInternasionalEkonomi & BisnisMegapolitanGaya Hidup
Beranda › Megapolitan
Megapolitan

Lantik 3.418 PNS Baru, Gubernur Pramono Anung Berharap Birokrasi Jakarta Makin Inklusif dan Inovatif

✍️ Admin 🕒 05 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan pers di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan pers di Jakarta. Foto: Dokumentasi Pribadi

VISIONESIA.COM - Pelantikan ribuan PNS baru oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas layanan publik. Pramono optimistis jajaran ASN yang baru dilantik itu akan memberikan suntikan energi baru untuk memperkuat kinerja aparatur Pemprov DKI Jakarta.

“Saya menaruh harapan bahwa ASN Jakarta, terutama bagi yang muda-muda, bisa membawa angin perubahan untuk penguatan birokrasi yang ada di Jakarta,” kata Pramono di Jakarta dikutip Kamis (5/11/2026).

Pramono telah mengambil sumpah pengangkatan 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS sekaligus menutup Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta.

Dari 3.418 PNS yang diangkat, sebanyak 15 orang berasal dari formasi khusus penyandang disabilitas. “Ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun birokrasi yang inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Pramono.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas ASN menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, terutama menjelang usia 500 tahun Jakarta pada 2027.

Pada 2026, Jakarta menempati peringkat ke-140 dari 1.000 kota dunia dalam Oxford Economics Global Cities Index, meningkat dari posisi ke-159 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, tertinggi di Indonesia.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta meraih nilai 95,06 dalam penilaian akreditasi kompetensi ASN yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI melalui Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Berbagai capaian tersebut, lanjut Gubernur Pramono, perlu diiringi dengan penguatan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas seluruh ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Jangan pernah melanggar kode etik. Jalin koordinasi yang baik, jaga soliditas, serta bekerjalah secara inovatif, responsif, dan berorientasi hasil agar setiap program pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuh mantan Seskab era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.(dar)

A
AdminEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update